ANALISIS KEBIJAKAN PEMKOT TENTANG ALIH FUNGSI PASAR AYAM MENJADI TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU DI CAKARAYAM KOTA MOJOKERTO

Lehana, Muchamad Aprisal Ferdy, 52103060024 and Afandi, Ahmad Hasan, 0707077904 and Suprapto, Suprapto, 0720029301 (2025) ANALISIS KEBIJAKAN PEMKOT TENTANG ALIH FUNGSI PASAR AYAM MENJADI TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU DI CAKARAYAM KOTA MOJOKERTO. Bachelor thesis, Universitas Islam Majapahit.

	Text ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text BAB I.pdf Download (198kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
Preview	Text BAB V.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (249kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan alih fungsi lahan dari pasar ayam menjadi taman ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Cakarayam, Kota Mojokerto, dengan menggunakan teori fungsional struktural AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari Talcott Parsons. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan respons adaptif Pemkot terhadap kebutuhan lingkungan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 yang menetapkan proporsi RTH minimal 30%. Revitalisasi lahan kumuh menjadi Taman Prapanca bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, serta menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman. Keberhasilan diukur melalui Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan jumlah kegiatan sosial. Aspek integrasi terlihat dari kolaborasi antara Pemkot dan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang menumbuhkan rasa kepemilikan. Proses latency melibatkan sosialisasi tentang pentingnya RTH dan dukungan Pemkot terhadap adaptasi masyarakat, termasuk pembentukan komunitas pedagang. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas lingkungan, dampak ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian, seperti juru parkir dan pedagang lama, memerlukan perhatian dan strategi mitigasi lebih lanjut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH menjadi kunci keberlanjutan program, meskipun tantangan keamanan dan ketertiban ruang publik masih perlu diatasi.

Actions (login required)

View Item