IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SEPANJANG JALAN SURODINAWAN KOTA MOJOKERTO

Auliffiah Hartanti, Dhita, 52103060004 and Wijaya, Dian, 0702017802 and Utama, Jenny Yudha 0712029003 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SEPANJANG JALAN SURODINAWAN KOTA MOJOKERTO. Bachelor thesis, Universitas Islam Majapahit.

[img] Text
ABSTRAK TERBARU.pdf
Restricted to Registered users only

Download (752kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (288kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (866kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (225kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (602kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (132kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (180kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (864kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Surodinawan. Fokus kajiadiarahkan pada empat variabel utama teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satpol PP, Kelurahan Surodinawan, dan para PKL sebagai target group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah dilakukan melalui beberapa langkah strategis, seperti sosialisasi perda secara bertahap, pembentukan tim pelaksana, relokasi PKL ke kawasan Ketidur, dan pemberdayaan melalui pelatihan, sertifikasi halal, dan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan, masih dijumpai tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan, kurangnya pemahaman PKL terhadap isi perda, serta resistensi terhadap relokasi karena alasan ekonomi dan lokasi jualan yang baru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi perda sangat bergantung pada komunikasi yang partisipatif, sinergi lintas sektor, serta pendekatan pemberdayaan yang melibatkan PKL sebagai subjek aktif kebijakan. Penelitian ini juga memperkaya teori Edwards dengan pendekatan pemberdayaan dari Rappaport dan komunikasi dialogis Paulo Freire, sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap kebijakan penataan sektor informal.

Item Type: Skripsi/Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, PKL, Peraturan Daerah
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > Government Studies
Depositing User: Dhita Auliffiah Hartanti
Date Deposited: 22 Aug 2025 06:30
Last Modified: 22 Aug 2025 06:30
URI: http://repository.unim.ac.id/id/eprint/6221

Actions (login required)

View Item View Item